Bhayangkaraperdana-news.com Jateng, Jakarta – Terkait kasus kebakaran Gedung Utama Kejaksaan Agung (Kejagung) Bareskrim Polri menetapkan delapan tersangka itu adalah T, H, S, K, IS, UAN, R, dan NH.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Irjen Argo Yuwono dalam konferensi pers pada hari jumat 23 Oktober 2020 yang bertempat di Mabes Polri, Jakarta selatan, menyampaikan bahwa, “ Dari hasil gelar perkara itu kami menetapkan delapan tersangka karena kealpaannya," tegasnya.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Ferdy Sambo menjelaskan, delapan tersangka itu terdiri dari lima tukang, Dirut perusahaan pembersih lantai ilegal dan pejabat pembuat komitmen (PPK) Kejagung.

Menurut Sambo, lima tukang beserta mandor yang ditetapkan tersangka karena melakukan perbuatan yang telah dilarang saat bekerja di ruang Aula Biro Kepegawaian Gedung Utama Kejagung. Kelima tukang dan mandor tersebut merokok yang kemudian rokok tersebut menimbulkan bara dan menyulut ke barang-barang mudah terbakar.

Kemudian, Dirut perusahaan pembersih merk TOP Cleaner ditetapkan tersangka karena melakukan produksi tanpa izin pembersih lantai yang mengandung bahan solar dan tiner. Sedangkan PPK Kejagung ditetapkan tersangka atas pembuat kesepakatan tender pembersih lantai ilegal.

"Penetapan tersangka ini diperkuat dengan keterangan 10 saksi ahli. Dari penelitian terbukti, rokok dapat menimbulkan bara api dan menjalar ke benda mudah terbakar," ucap Sambo di lokasi yang sama.

Ditambahkan Sambo, dengan demikian api itu pun dipastikan karena open flame atau api terbuka. Dengan demikian, para tersangka dikenakan pasal berlapis, yakni Pasal 188 Jo Pasal 55 Jo Pasal 56 KUHP.(MBP-Djoko W)

Bhayangkaraperdana-news.com Jabar, Jakarta - Di usia pasar modal yang ke-43, para pemangku kepentingan bursa efek di Indonesia kompak memberi penghargaan kepada Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. 

Tak tanggung-tanggung instansi kunci pasar modal, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sepakat memberikan apresiasi yang tinggi itu kepada Ditjen Dukcapil Kemendagri dan Direktorat Jenderal Pajak atas dukungan yang diberikan terhadap kemajuan pasar modal Indonesia.

Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hoesen, penghargaan tersebut lantaran Ditjen Dukcapil dan Ditjen Pajak dinilai banyak membantu pengembangan pasar modal. 

"Berkat penggunaan KTP-el dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di pasar modal Indonesia, proses verifikasi data investor bisa lebih mudah. Proses di pasar modal bisa dilakukan dalam sehari saja. Sebelumnya butuh waktu mingguan" kata Hoesen di Mainhall BEI, Gedung Bursa Efek Indonesia, Kawasan SCBD, Jakarta, Kamis (15/10/2020).

Hoesen lebih jauh menjelaskan, pasar modal identik dengan kredibilitas dan transparansi. Proses pemadanan dan validasi data investor pasar modal menjadi penting, sebagai upaya membentuk data investor yang lebih akurat dan kredibel.

Untuk mendapatkan data investor bursa saham yang kuat, data kependudukan yang disediakan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri selalu menjadi andalan.

Selama ini data kependudukan, salah satunya NIK berperan sentral dalam berbagai sektor layanan publik termasuk pengembangan sektor keuangan khususnya pasar modal di Indonesia. 

Bahwasanya dengan menggunakan NIK verifikasi nasabah atau investor menjadi lebih mudah dan cepat. "Kalau kita gunakan verifikasi nama, katakan namanya Bambang, akan sulit verifikasinya karena banyak penduduk yang namanya Bambang," ungkap Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh.

Kalau pasar modal sudah bertransformasi digital, Dirjen Zudan berharap suatu ketika nasabah tidak perlu datang untuk menjadi investor atau pemegang saham di pasar modal.

"Kalau kita bisa bertransformasi dengan NIK, dengan sidik jari, face recognition, tanda tangan digital, maka pertemuan antara investor dengan penjual saham bisa sangat minimal. Dukcapil sudah membuktikan, proses tata kelola dokumen kependudukan tidak perlu lagi bertanda tangan basah dan tidak lagi mengenal cap perusahaan/instansi. Semuanya menggunakan digital signature," tutur Zudan.

Tak berhenti di situ, Dukcapil memperbaiki layanan terus menerus, dan perlu dukungan semua pihak. 

"Maka saya minta tolong kepada pemangku kepentingan pasar modal agar semua investor diwajibkan menggunakan KTP-el untuk bertransaksi di bursa. Bagi yang belum berKTP-el agar diarahkan ke Dinas Dukcapil terdekat untuk segera merekam datanya dan membuat KTP-el," demikian Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh. (MBP-M.yus/Puspen Kemendagri)

 
Bhayangkaraerdana-news.com JABAR,  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan merit system dalam pengelolaan SDM. Salah satu bentuk konkret komitmen itu adalah dengan dibangunnya Assessment Center Kemendagri.
 
"Saya ingin menyampaikan, Assessment Center Kemendagri ini merupakan salah satu wujud komitmen Kementerian Dalam Negeri untuk melaksanakan kebijakan sistem merit dalam pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Jadi Assessment Center Kemendagri ini sudah dibangun pada tahun 2013, jadi sudah cukup lama, ini sudah 7 tahun, " kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Muhammad Hudori saat menghadiri kegiatan Rakor Akreditasi/Uji Kelayakan Lembaga Penilai Kompetensi dan Penyerahan Hasil Akreditasi K/L Tahun 2020 di Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta, Senin (19/10/2020).
 
Menurut Hudori, proses pembangunan Assessment Center Kemendagri merupakan proses yang panjang. Sebelum pembangunannya dahulu diawali dengan studi banding ke beberapa lembaga yang telah memiliki dan melaksanakan assessment center. Baru kemudian dilanjutkan dengan penyiapan SDM Assessor, melalui penugasan untuk mengikuti pelatihan assessor bersertifikat pada beberapa lembaga, dalam hal ini di Badan Kepegawaian Negara (BKN) selaku instansi pembina, serta lembaga Diklat lain di dalam maupun luar negeri. Proses ini terus dilakukan secara terus-menerus dari tahun 2013 sampai dengan sekarang.
 
"Pada fase berikutnya Kemendagri mulai menyiapkan sarana dan prasarana berupa ruang assessment center yang dibangun sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh BKN, yang kemudian nanti dilanjutkan dengan penyiapan software assessment, yaitu berupa pedoman pembangunan, pelaksanaan dan evaluasi assessment center, kamus kompetensi, standar kompetensi jabatan serta tools dan metode assessment center," urai Hudori.
 
Ditambahkannya bahwa pada tahun 2015, Kemendagri juga mulai melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai. Di tahun itu juga mulai dilaksanakan penilaian kompetensi. 
 
"Artinya perlu kami sampaikan seluruh pegawai ASN di Kemendagri itu sudah dilakukan secara mandiri di Kemendagri. Pelaksanaan ini berdasarkan Permendagri Nomor 75 Tahun 2016 tentang Pusat Penilaian Kementerian Dalam Negeri, yaitu yang menambah konsistensi Assessment Center Kemendagri menjadi semakin kuat karena dukungan dan komitmen terutama dari Bapak Mendagri dalam pelaksanaan penilaian kompetensi di Kemendagri," tuturnya.
 
Terkait penghargaan akreditasi dari BKN, Hudori sangat mengapresiasinya. Menurutnya, ini tentunya jadi langkah positif bagi Kemendagri, khususnya dalam rangka penilaian akreditasi assessment center. Dirinya menyampaikan beberapa harapan terkait penilaian akreditasi. 
 
Pertama, proses akreditasi bukan akhir dari pencapaian, tetapi awal perjuangan pelaksanaan penilaian kompetensi yang lebih baik di masa yang akan datang. 
 
Kedua, terus-menerus menjunjung integritas dan profesionalitas dalam pelaksanaan penilaian kompetensi.
 
Ketiga, untuk tidak cepat berpuas diri dengan akreditasi yang saat ini diperoleh. Untuk itu, perlu senantiasa berinovasi dalam pengembangan pelaksanaan penilaian kompetensi sesuai tuntutan jaman.
 
Keempat, terus berkolaborasi, bertukar informasi guna pengembangan lembaga penilaian kompetensi.
 
Dan terakhir kelima, untuk penyelenggara akreditasi dalam hal ini BKN selaku instansi pembina, diharapkan senantiasa memberikan bimbingannya guna kemajuan lembaga penilaian kompetensi di seluruh instansi pemerintah.
 
Ia pun berterima kasih kepada BKN yang telah memberikan assessment center kepada Kemendagri dengan kategori A. Ia berharap, untuk tahun depan, kategori yang didapat A+.
 
"Karena kita sudah dapat A, kalau perlu mungkin ditingkatkan menjadi A+ dan seterusnya," katanya.(MBP NEWS  - myus/Puspen Kemendagri)
 
 
 

Bhayangkaraperdana-news Jabar, Tidak memandang siapapun dimanapun sijago merah tetap berani mengamuk seperti Kejadian kebakaran di sebuah Rumah Makan di kawasan Gadog Ciawi Bogor yang menjadi amukan si Jago Merah pada hari Rabu Malam sekitar jam 23.35 WIB (15/10).

Namun dengan personil 5 Petugas Polsek Ciawi yang dipimpin oleh AKP Maryanto, dengan melibatkan 7 unit kendaraan Dinas Damkar Ciawi dibantu oleh warga setempat, berusaha memadamkan kobaran api yang melalap sebuah Rumah Makan Tongseng yang berlokasi di Jln Raya puncak Kp. Gadog RT 03/RW 03 Desa  Pandansari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor.

"Semalam (14/10) betul ada kejadian bencana kebakaran yang menimpa Rumah Makan Tongseng di Gadog Ciawi. Tidak ada korban jiwa dalam hal ini, sementara nilai kerugian materil belum dapat diketahui.

"Hasil pemeriksaan sementara di TKP diduga kebakaran terjadi karena adanya Kebocoran Tabung Gas dari Dapur rumah makan." Tutur Drs. Sahroni Kapolsek Ciawi Polres Bogor.(MBP-M.yus)